Pemerintah Indonesia akan memperkenalkan aplikasi terintegrasi bagi masyarakat untuk mengakses layanannya, kata seorang pejabat senior pada hari Senin.

Disebut INA Digital, aplikasi super ini sedang dikembangkan oleh 400 talenta digital lokal di bawah proyek bernama GovTech Indonesia, menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

“Hari ini kami memiliki kepercayaan diri untuk memulai langkah awal dalam mengembangkan sistem tata kelola berbasis teknologi. Kami akan memastikan bahwa aplikasi tersebut ramah pengguna dan mudah diakses oleh semua kalangan tanpa komplikasi yang tidak perlu,” kata Erick saat acara peluncuran proyek di Gedung DPR. Istana Negara di Jakarta, di hadapan Presiden Joko Widodo.

Aplikasi ini akan meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan dan membantu kebijakan pemerintah menjangkau penerima manfaat yang dituju, katanya. Ini akan memanfaatkan pusat data terintegrasi dan komputasi awan yang secara eksklusif dijalankan oleh pemerintah.

Erick mengatakan, aplikasi INA Digital merupakan langkah awal pemerintah dalam mengintegrasikan sistem layanan dan akan diperkenalkan untuk uji coba pada September mendatang.

Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan INA Digital akan menampung aplikasi masyarakat untuk layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, digital ID, izin polisi untuk berkumpul, dan SIM dalam satu portal.

Sebelumnya pada hari yang sama, Presiden mengkritik tumpang tindihnya aplikasi-aplikasi pemerintah dan jumlah aplikasi-aplikasi tersebut yang berkembang pesat karena membebani anggaran negara dengan dampak yang kecil terhadap peningkatan pelayanan publik.

Presiden mencatat bahwa lembaga-lembaga pemerintah telah mengembangkan setidaknya 27.000 aplikasi dan meminta anggaran sebesar Rp 6,2 triliun ($386,3 juta) untuk mengembangkan aplikasi baru pada tahun ini saja.